NEWS ARSO — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai 53,8 persen dalam kurun waktu sepuluh bulan pertama tahun 2025.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam kegiatan evaluasi kinerja keuangan daerah yang digelar di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Baca Juga : Wabup Yapen Roi Palunga Serahkan 3 Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat
Capaian Signifikan untuk Provinsi Baru
Sebagai salah satu provinsi hasil pemekaran baru di Papua, Papua Pegunungan dinilai berhasil menunjukkan kemampuan tata kelola keuangan yang efektif. Realisasi anggaran di atas 50 persen dinilai mencerminkan kesiapan birokrasi dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat kerja di lapangan.
“Ini bukti bahwa Papua Pegunungan mampu bergerak cepat. Dalam waktu singkat, kami sudah mampu menata perencanaan dan pelaksanaan APBD dengan baik,” ujar Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, usai menerima penghargaan.
Fokus pada Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Dari total realisasi APBD tersebut, sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung antarkabupaten, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga memperkuat program pemberdayaan ekonomi lokal agar masyarakat di wilayah pegunungan dapat merasakan langsung manfaat pembangunan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD memberikan dampak nyata. Fokus kami tetap pada pelayanan dasar — pendidikan, kesehatan, dan akses jalan,” tegas Gubernur.
Apresiasi dari Kemendagri
Kemendagri menilai Papua Pegunungan layak mendapatkan apresiasi karena berhasil menekan tingkat SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan meningkatkan efisiensi belanja. “Capaian 53,8 persen dalam waktu 10 bulan adalah hasil kerja nyata. Kami harap ini bisa menjadi contoh bagi daerah otonomi baru lainnya,” ujar perwakilan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri.
Transparansi dan Akuntabilitas Terus Ditingkatkan
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pelaporan digital dan pengawasan berbasis data juga mulai diterapkan di seluruh OPD agar setiap program berjalan tepat sasaran dan sesuai aturan.
Penutup
Dengan capaian tersebut. Papua Pegunungan bukan hanya membuktikan kemampuannya sebagai provinsi baru yang adaptif, tetapi juga memperlihatkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional. Dan berintegritas. Pemerintah pusat pun berharap prestasi ini menjadi contoh bagi daerah lain di Tanah Papua dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
