NEWS ARSO – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah terkait Divestasi Saham Freeport sebesar 10 persen untuk Orang Asli Papua (OAP). Pernyataan tersebut menunjukkan keberpihakan negara dalam memperkuat peran masyarakat asli Papua dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan di Papua.
Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara harus memastikan masyarakat asli Papua memperoleh manfaat nyata dari aktivitas pertambangan berskala besar. Melalui Divestasi Saham Freeport, pemerintah membuka ruang kepemilikan saham yang memberi kesempatan OAP terlibat langsung dalam struktur ekonomi perusahaan tambang terbesar di Indonesia tersebut. Skema ini diharapkan mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Baca Juga : Komite Otsus Papua: Prabowo Minta Pemda Bahas Divestasi Saham Freeport
Pemerintah merancang kebijakan divestasi secara terukur dan transparan. Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan saham oleh lembaga atau badan yang benar-benar mewakili kepentingan Orang Asli Papua. Pemerintah juga akan memastikan mekanisme pengawasan berjalan ketat agar manfaat divestasi benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
Selain aspek kepemilikan saham, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua. Prabowo menilai keterlibatan OAP dalam pengelolaan tambang harus sejalan dengan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan transfer pengetahuan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi memberikan dampak jangka panjang.
Langkah Divestasi Saham Freeport juga sejalan dengan visi pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan. Pemerintah ingin memastikan pembangunan Papua berjalan inklusif, adil, dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat asli dalam sektor strategis menjadi fondasi penting untuk menciptakan rasa memiliki dan kepercayaan terhadap negara.
Ke depan, pemerintah berkomitmen mengawal realisasi kebijakan ini secara konsisten. Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi hak dan masa depan Orang Asli Papua melalui kebijakan konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
