NEWS ARSO — Pemerintah pusat kembali memunculkan polemik baru setelah mengumumkan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi (KEPPO) Papua. Sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, dan aktivis menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa negara kehabisan strategi dalam menangani pembangunan di wilayah timur Indonesia itu.
Pembentukan KEPPO yang disebut akan berfungsi mengoordinasikan percepatan pembangunan lintas provinsi di Tanah Papua dinilai tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, seperti Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin oleh Wakil Presiden.
Baca Juga : DPRK Tambrauw jalur Otsus nilai kewenangan mereka dilemahkan
Dosen Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih, Dr. Yohanis Tinal, menilai pemerintah pusat seolah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya.
“Kita sudah punya BP3OKP, Bappenas juga punya desk khusus Papua, bahkan kementerian teknis sudah turun langsung. Kalau dibentuk lagi KEPPO, ini hanya memperpanjang rantai birokrasi dan membingungkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab,” ujarnya, Jumat (10/10).
Dinilai Tidak Menjawab Akar Masalah
Menurut Yohanis, persoalan utama pembangunan Papua bukan terletak pada kelembagaan baru, tetapi pada pelaksanaan dan pengawasan program yang tidak konsisten. Ia menilai pemerintah justru terjebak dalam solusi administratif, bukan substantif.
“Masalah di Papua itu soal distribusi dana yang tidak merata, korupsi di level daerah, dan kurangnya kehadiran negara dalam pelayanan publik. Membentuk lembaga baru tanpa evaluasi hanya akan menambah tumpang tindih,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Papua, Markus Kogoya, menyebut pembentukan KEPPO terkesan tergesa-gesa tanpa konsultasi dengan masyarakat adat dan pemerintah daerah.
“Setiap kali Papua dibicarakan di Jakarta, hasilnya hanya lembaga baru. Tapi rakyat tetap miskin, jalan rusak, sekolah tanpa guru, dan puskesmas tanpa obat. Ini bukan solusi,” katanya.
Pemerintah Klaim untuk Efisiensi dan Sinkronisasi
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri melalui juru bicara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, menyatakan bahwa pembentukan KEPPO bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar-provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, terutama dalam penyaluran anggaran otonomi khusus (Otsus).
“KEPPO dibentuk untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan sinkron di empat provinsi baru hasil pemekaran. Ini bukan duplikasi, tapi penguatan koordinasi di lapangan,” jelasnya dalam keterangan tertulis.
Namun, sejumlah analis menilai alasan tersebut masih lemah karena tidak disertai indikator kinerja dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Perlu Reorientasi Pendekatan Pembangunan
Pengamat politik dari Lembaga Kajian Timur Nusantara, Maria Waromi, menilai pemerintah perlu mengubah paradigma pembangunan Papua dari pendekatan struktural menjadi pendekatan sosial dan kemanusiaan.
“Papua tidak butuh lembaga baru, tapi butuh kehadiran negara dalam bentuk pelayanan publik yang nyata, pendidikan yang layak, dan pengakuan terhadap masyarakat adat,” katanya.
Maria menegaskan bahwa tanpa perubahan pendekatan, kebijakan seperti KEPPO hanya akan menjadi simbol administratif tanpa dampak nyata bagi rakyat Papua.
“Negara terlihat kehilangan arah, dan rakyat semakin tidak percaya. Pembangunan seharusnya dimulai dari mendengar, bukan menambah struktur,” tutupnya.
