NEWS ARSO – KPK periksa Rini Soemarno, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terkait dugaan kasus jual-beli gas yang melibatkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menelusuri proses pengambilan kebijakan dan keputusan strategis di sektor energi nasional.
KPK memanggil Rini Soemarno untuk dimintai keterangan seputar kebijakan dan mekanisme kerja sama jual-beli gas PGN. Penyidik ingin memperoleh gambaran utuh mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. KPK menilai keterangan mantan Menteri BUMN ini penting untuk memperjelas konstruksi perkara.
Baca Juga : Kejagung Sebut Arahan Prabowo Jadi Warning, Tanggung Jawab Eks Bos BUMN Tak Hilang meski Tak Menjabat
Dalam pemeriksaan, penyidik mendalami peran Kementerian BUMN dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di lingkungan PGN. KPK menelusuri apakah kebijakan yang diambil telah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau justru membuka celah terjadinya penyimpangan. Pemeriksaan ini juga bertujuan memastikan akuntabilitas pengelolaan aset negara.
Kasus jual-beli gas PGN menyita perhatian publik karena berkaitan langsung dengan sektor strategis dan kepentingan nasional. Gas bumi menjadi komoditas vital bagi industri dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan pengelolaannya harus mengedepankan transparansi dan kepentingan negara. KPK menegaskan komitmen untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan objektif.
Selain memeriksa Rini Soemarno, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain dari unsur korporasi dan kementerian terkait. Penyidik terus mengumpulkan alat bukti guna memperkuat penyelidikan. KPK memastikan seluruh pihak yang mengetahui perkara ini akan dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan.
Melalui langkah ini, KPK periksa Rini Soemarno sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang transparan dan berintegritas. KPK berharap proses hukum ini dapat memperjelas duduk perkara serta memperkuat tata kelola sektor energi dan BUMN agar lebih akuntabel di masa depan.
