NEWS ARSO – Parliamentary Threshold Proporsionalitas menjadi sorotan setelah seorang mantan hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan keadilan representasi. Ia menyampaikan pandangannya dalam sebuah forum diskusi publik yang membahas sistem pemilu dan ambang batas parlemen di Indonesia.
Eks hakim MK tersebut menilai penerapan parliamentary threshold harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas agar tidak menggerus hak politik warga negara. Ia menjelaskan bahwa ambang batas parlemen memang bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian, namun kebijakan itu tidak boleh menutup ruang representasi bagi suara minoritas secara berlebihan.
Baca Juga : Menhut tegaskan hukuman berat bagi pemburu Gajah Sumatera
Parliamentary Threshold Proporsionalitas, menurutnya, harus selaras dengan semangat konstitusi yang menjamin kedaulatan rakyat. Ia mengingatkan bahwa sistem demokrasi tidak hanya mengejar efektivitas pemerintahan, tetapi juga menjaga keberagaman aspirasi politik di parlemen. Jika pembuat kebijakan menetapkan ambang batas terlalu tinggi, mereka berisiko mengurangi kualitas representasi politik.
Dalam penjelasannya, ia menguraikan bahwa pembentuk undang-undang perlu mengkaji data pemilu sebelumnya, distribusi suara partai, serta dampak sosial-politik sebelum menentukan besaran ambang batas. Pendekatan berbasis kajian akademik akan membantu pemerintah dan DPR merumuskan kebijakan yang adil dan rasional.
Ia juga mendorong dialog terbuka antara akademisi, partai politik, dan masyarakat sipil. Diskusi publik yang inklusif dapat menghasilkan kesepahaman mengenai batas ideal yang mendukung stabilitas tanpa mengorbankan keadilan elektoral.
Dengan menekankan Parliamentary Threshold Proporsionalitas, eks hakim MK tersebut berharap pembuat kebijakan lebih berhati-hati dalam merumuskan aturan pemilu. Ia mengajak semua pihak menjaga keseimbangan antara efektivitas sistem pemerintahan dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam proses demokrasi Indonesia.
