NEWS ARSO – Kasus meninggalnya seorang ibu hamil di Papua setelah ditolak oleh sejumlah rumah sakit memicu keprihatinan luas dan membuka kembali sorotan terhadap pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Gubernur Papua menegaskan bahwa kejadian ini tidak boleh terulang dan memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan kesehatan, terutama terkait akses darurat bagi ibu dan anak.
Ditolak Beberapa Rumah Sakit Sebelum Meninggal
Peristiwa tragis itu menimpa MN (28), seorang ibu hamil yang mengalami komplikasi menjelang persalinan. Keluarga menceritakan bahwa MN sempat dibawa ke tiga rumah sakit berbeda di Kota Jayapura, namun tidak satu pun yang menerimanya dengan alasan kamar penuh dan kurangnya fasilitas penanganan gawat darurat persalinan.
“Kami hanya ingin dia cepat ditangani. Kondisinya lemah, tapi setiap rumah sakit menyuruh kami pindah dan cari tempat lain. Kami kehabisan waktu,” ungkap suami korban dengan suara bergetar.
Setelah melalui perjalanan berpindah-pindah, MN akhirnya dilarikan ke rumah sakit terakhir. Namun kondisinya sudah kritis dan nyawanya tidak dapat diselamatkan. Bayi yang dikandungnya juga dilaporkan tidak bertahan.
Gubernur Papua: ‘Ini Sangat Tidak Bisa Ditoleransi’
Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur Papua menyampaikan rasa duka mendalam dan kemarahan atas buruknya koordinasi antar-fasilitas kesehatan di wilayahnya.
“Kejadian ini sangat tidak bisa ditoleransi. Ibu hamil adalah prioritas layanan. Tidak boleh ada rumah sakit yang menolak pasien dalam keadaan darurat, apa pun alasannya,” tegas Gubernur dalam konferensi pers.
Ia memerintahkan Dinas Kesehatan Papua melakukan evaluasi total terhadap sistem rujukan, ketersediaan fasilitas IGD, serta kapasitas ruang bersalin di semua rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Investigasi Khusus dan Sanksi Bila Ada Kelalaian
Pemerintah provinsi juga membentuk tim investigasi untuk menelusuri kronologi lengkap dan menentukan apakah terdapat unsur kelalaian yang melibatkan tenaga medis maupun manajemen rumah sakit.
“Jika terbukti ada pelanggaran SOP atau penolakan pasien darurat, sanksi tegas akan diberikan, termasuk pencabutan izin operasional,” kata Kepala Dinas Kesehatan Papua.
Pihak rumah sakit yang disebut menolak pasien masih belum memberi pernyataan resmi, namun beberapa di antaranya berdalih bahwa kapasitas ruang bersalin sedang penuh.
Tuntutan Perbaikan dari Publik
Kasus ini memantik respons besar dari masyarakat Papua yang menilai pelayanan kesehatan masih tertinggal, terutama untuk kasus-kasus kegawatdaruratan. Banyak warganet mendesak pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan, merekrut tenaga medis tambahan, hingga memperbaiki sistem rujukan online yang selama ini dianggap tidak efektif.
Harapan Agar Tidak Terulang
Keluarga korban berharap tragedi ini menjadi pemicu perubahan nyata. Mereka meminta pemerintah memastikan setiap warga mendapat pelayanan cepat ketika menghadapi kondisi darurat, tanpa harus berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain.
Dengan evaluasi yang kini berjalan, publik menanti langkah konkret pemerintah agar kematian tragis seperti ini tidak kembali terjadi di Papua.
